PENGADILAN NEGERI FAKFAK 2017
PENGADILAN NEGERI FAKFAK 2017

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pengganti DP-3

Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014“.

Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan PP Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali terhadap hal-hal yang tidak bertentangan dengan PP baru.

Salah satu point esensial yang patut dicermati dengan berlakunya PP No.46 Tahun 2011 adalah mekanisme Penilaian Kinerja pegawai yang semula dikenal dengan DP-3, kini diatur secara lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dalam satu mekanisme yang disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

 

Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS melalui mekanisme DP-3 cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3-PNS dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusiPNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Penilaian DP3-PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi.


Beberapa tinjauan terkait dengan implementasi DP-3 PNS selama ini, proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Selain itu,pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif (terlalu pelit/murah), nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari nilai “amat baik” atau “kurang”, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai “sedang” atau “kurang”. Dalam hal Atasan langsung sebagai pejabat penilai, ia hanya sekedar menilai, belum/tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut penilaian.

Maka, setelah dilakukan proses kajian yang panjang dan mendalam mengenai DP-3 PNS, maka durumuskan metode baru dalam melihat kinerja PNS melalui pendekatan metode SKP (Sasaran Kerja PNS). Melalui metode ini, Penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu SKP dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 %.

Selanjutnya, PP ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.

Dalam PP itu juga disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi Calon PNS (CPNS).
PP No.46 Tahun 2011 tentang  Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dapat didownload disini
Naskah SKP dapat didownload disini 
Aplikasi SKP format Exel dapat didownload disini

Sumber:

http://diklatteknisperadilan.blogspot.com/2013/12/sasaran-kinerja-pegawai-skp-pengganti.html

Dirjen Badilum

Last modified on Monday, 02 March 2015 02:40

Berita Terbaru

  • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pengganti DP-3
    Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pengganti DP-3

    Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014“.

    Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan PP Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali terhadap hal-hal yang tidak bertentangan dengan PP baru.

    Salah satu point esensial yang patut dicermati dengan berlakunya PP No.46 Tahun 2011 adalah mekanisme Penilaian Kinerja pegawai yang semula dikenal dengan DP-3, kini diatur secara lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan, dalam satu mekanisme yang disebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

    Written on Tuesday, 06 January 2015 11:57 Read 25248 times Read more...
  • Sosialisasi Peraturan Perundangan Bagi Masyarakat di Distrik Karas
    Sosialisasi Peraturan Perundangan Bagi Masyarakat di Distrik Karas

    Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Masyarakat Tahun 2014

    1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
    3. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    4. Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

    Masyarakat di distrik Karas Kabupaten Fakfak yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2014

     

    Written on Sunday, 04 January 2015 21:52 Read 22305 times
  • Sosialisasi Peraturan Perundangan Bagi Masyarakat di Distrik Boomberay
    Sosialisasi Peraturan Perundangan Bagi Masyarakat di Distrik Boomberay

    Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Masyarakat Tahun 2014

    1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
    3. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    4. Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

    yang diselenggarakan di Distrik Boomberay Kabupaten Fakfak pada tanggal 16 Desember 2014

     

    Written on Sunday, 04 January 2015 21:43 Read 33195 times
  • Perlombaan anak-anak dalam rangka memperingati HUT Dharmayukti Karini ke 12 di Pengadilan Negeri Fakfak
    Perlombaan anak-anak dalam rangka memperingati HUT Dharmayukti Karini ke 12 di Pengadilan Negeri Fakfak

    Perlombaan anak-anak dalam rangka memperingati HUT Dharmayukti Karini ke 12 di Pengadilan Negeri Fakfak

    Written on Tuesday, 11 November 2014 01:18 Read 570727 times
  • Peringatan HUT Dharmayukti Karini Ke XII
    Peringatan HUT Dharmayukti Karini Ke XII

    Peringatan HUT Dharmayukti Karini yang ke XII yg diselenggarakan di Pengadilan Negeri Fakfak, yang dibuka oleh Ketua Dharmayukti Cabang Fakfak yaitu Ibu Endah Kusumawati didampingi oleh Wakil Ketua Dharmayukti Cabang Fakfak dengan dihadiri oleh Pembina Dharmayukti Cabang Fakfak.

    Written on Thursday, 06 November 2014 00:00 Read 2323097 times Read more...
  • Pelaksanaan Sidang di Kabupaten Kaimana
    Pelaksanaan Sidang di Kabupaten Kaimana

    Sidang di Kabupaten Kaimana

    Written on Monday, 24 November 2014 00:00 Read 404527 times Read more...

DIREKTORI PUTUSAN

Peta Lokasi

Statistik Pengunjung

Today77
Yesterday234
This week1581
This month7015
Total1209054

Visitor Info

  • IP: 54.156.78.4
  • Browser: unknown
  • Browser Version: unknown
  • Operating System: unknown

1
Online

Sunday, 23 July 2017 08:33
Go to top